Saudagar.News, Makassar – Alhamdulillah, Era kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar 2025 mencapai 85,66 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, IPM Kota Makassar tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sedangkan secara nasional, menempati peringkat ketujuh.
“Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar tahun 2025 menjadi bukti nyata pembangunan daerah yang berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat,” ujar Muhammad Roem, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar.
Lebih lanjut Roem menjelaskan, IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas hidup.
Pencapaian IPM ini ditopang tiga pilar utama. Pertama, sektor kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan pola hidup masyarakat yang semakin baik.
Kedua, sektor pendidikan, yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, menggambarkan semakin luasnya akses dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Ketiga, standar hidup layak, yang dinilai dari pengeluaran per kapita, menjadi indikator meningkatnya daya beli serta kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan. Selain itu, berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, demi mewujudkan Makassar sebagai kota maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional.
Peningkatan IPM ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, dukungan para pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” ucap Roem.
Sektor komunikasi dan informatika turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar.
Melalui penguatan transformasi digital pemerintahan, Diskominfo terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dinas Komunikasi dan Informatika, secara konsisten mendorong transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif.
“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas,” ujar Roem.
Tindakan nyata yang dilakukan Diskominfo Kota Makassar adalah pengembangan dan pemanfaatan platform Lontara+, yang menjadi sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Melalui Lontara+, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan inklusif diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses layanan publik, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat.
Transformasi digital tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.
“Diskominfo terus memperkuat inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara adil seluruh masyarakat,” pungkas Roem.
Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu mempertahankan posisi strategisnya sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Sulawesi Selatan, sekaligus berdaya saing di tingkat nasional.
Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, Inflasi 2,61 persen, rasio gini 0,391, IPM 85,66 persen dan angka kemiskinan 4,43 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen, indeks reformasi birokrasi 76,78, tingkat partisipasi angkatan kerja 60,65, nilai sakip 69,69, nilai MCSP KPK 87,00, indeks pembangunan pemuda 57,67 persen.
