SAUDAGAR.NEWS, Makassar – Alhamdulillah pada Jumat berkah (26/2/2021) Gubernur Susel, Nurdin Abdullah telah melantik 11 kepala daerah bupati dan wali kota hasil Pilkada Serentak tahun 2020 di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
“Semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejehateraan rakyat Sulsel, meski dalam suasana pandemi Covid-19,” Ungkap Nurdin Abdullah
Pelantikan kepala daerah berdasarkan surat keputusan (SK) Mendagri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 Yang dibacakan oleh Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Sulsel. Usai pelantikan para kepala daerah, selanjutnya di tempat yang sama dilakukan pelantikan Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten-Kota oleh Ketua TP-PKK Sulsel, Lies F Nurdin.
Nurdin Abdullah menyebutkan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini melantik secara resmi 11 Kepala daerah di Sulsel. “Pada hari ini Jumat, 26 Februari 2021. Saya Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik,” kata Nurdin Abdullah.
Dalam surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri 11 kepala daerah tersebut yakni, Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani (Gowa), Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Makassar), Chaidir Syam-Suhartina Bohari (Maros), Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (Pangkep), Suardi Saleh-Aska Mappe (Barru).
Kemudian, Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide (Soppeng), Basli Ali-Syaiful Arif (Kepulauan Selayar), Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (Bulukumba), Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Tana Toraja), Andi Indah Putri Indriani-Suaib Mansyur (Luwu Utara), dan Budiman Hakim (Luwu Timur).
Dari 12 daerah berpilkada, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara akan dilaksanakan secara terpisah pada 31 Maret mendatang. Hal ini disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati.
Pelantikan dilakukan secara hybrid (on site dan virtual) langsung dihadiri kepala daerah dan wakilnya. Sedangkan jajaran pemerintah, tim sukses dan pendukungnya menyaksikkan prosesi sakral ini secara virtual.
Acara ini sendiri dipantau langsung oleh pihak Kemendagri untuk memastikan acara dilakukan mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga hanya dihadiri oleh kepala daerah dan wakilnya serta ketua TP-PKK kabupaten / kota. (*)
