SAUDAGAR.NEWS, Malaysia – Isu perlindungan hukum di ruang digital menjadi perhatian dalam forum akademik internasional yang digelar di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.
Dalam kesempatan tersebut, dosen Program Studi Magister Hukum Pidana Islam (MHPI) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD), Dr. Eril, M.H., hadir sebagai pemateri dalam kegiatan Visiting Lecture.
Pada forum itu, Dr. Eril mengangkat tema “Cyber Law di Era Transformasi Digital: Rekonstruksi Perlindungan Hukum Siber Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah di Indonesia”, Selasa (10/11/2026).
Ia mengulas bagaimana perkembangan teknologi digital yang semakin pesat perlu diikuti dengan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Pasalnya, kemudahan beraktivitas di dunia maya juga diiringi dengan meningkatnya potensi tindak kejahatan, mulai dari pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, perundungan siber hingga pelanggaran hak-hak individu.
Menurut Dr. Eril, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek regulasi, tetapi juga menjadikan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sebagai dasar perlindungan.
Dalam pemaparannya, ia menawarkan pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai salah satu landasan dalam membangun perlindungan hukum siber.
Konsep ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta kehormatan manusia.
Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer, terutama dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengabaikan hak, martabat, dan keamanan masyarakat.
“Transformasi digital harus diimbangi dengan transformasi hukum. Ruang digital tidak boleh menjadi ruang bebas tanpa perlindungan. Negara harus hadir memberikan jaminan keamanan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah dapat menjadi landasan etik sekaligus perspektif substantif dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum siber yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.
Keterlibatan Dr. Eril dalam forum akademik di Malaysia tersebut merupakan bagian dari program Rekognisi Dosen Internasional yang diselenggarakan Universitas Islam Ahmad Dahlan.
Program ini menjadi langkah UIAD dalam memperluas kiprah akademiknya di tingkat internasional, sekaligus mendorong dosen untuk terlibat dalam pertukaran pengetahuan dan pengembangan keilmuan lintas negara.
Selain menyampaikan gagasan akademik, kegiatan Visiting Lecture juga membuka ruang komunikasi dan pertukaran pengalaman antara kalangan akademisi UIAD dan UPSI, khususnya dalam bidang hukum Islam, hukum pidana, serta kajian hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.
Melalui partisipasi tersebut, UIAD diharapkan semakin memperkuat hubungan kelembagaan dengan perguruan tinggi luar negeri. Peluang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, hingga pengabdian kepada masyarakat juga menjadi bagian dari tujuan yang ingin dikembangkan.
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan upaya Program Studi Magister Hukum Pidana Islam UIAD untuk menghadirkan kajian hukum Islam yang tidak hanya berkutat pada persoalan klasik, tetapi juga mampu menjawab tantangan baru di tengah perubahan zaman.
Laporan: Baso
