SAUDAGAR.NEWS, Jakarta – Pemaparan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dori Santosa, terkait anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah cukup untuk pembangunan daerah disorot Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati
Menurutnya, meskipun biaya cukup besar, namun hal itu berisiko pada pembangunan daerah yang tidak terlaksana apabila anggaran yang diberikan pemerintah tidak cukup.
“Masalahnya bukan besar kecilnya. Namun, apalagi Indonesia ini terdiri dari beribu ribu pulau,” terang Anis saat mengikuti Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) Calon Anggota BPK RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan disparitas antarwilayah itu sangat tinggi. Ketimpangan dengan pusat dengan daerah, kemudian kota dengan desa juga sangat tinggi. Bahkan, 80 persen APBD di daerah menggantungkan dari pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sangat kecil.
“Pusat bisa mengabulkan anggaran itu tidak sampai 20 persen, 13-18 persen range yang bisa dikabulkan dari permintaan daerah,” lanjut Anis.
Anis menilai, dengan kondisi yang seperti ini, serta perwakilan BPK yang juga berada di provinsi, bisa mengaudit apa yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya BPK memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan daerah, meskipun tidak secara langsung, namun dengan melihat dan mengaudit.
“Bapak punya pemikiran yang sangat makro untuk pembangunan daerah, makanya saya tanyakan,” pungkas politisi dapil DKI Jakarta I itu.
Diketahui, dalam Fit and Proper Test tersebut, Dori Santosa memaparkan peran aktif BPK untuk Indonesia bangkit melalui pemeriksaan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Pemaparan tersebut selaras dengan visi BPK yang berdasarkan Rencana Strategis BPK tahun 2020-2024, yakni menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk tujuan negara.
