SAUDAGAR.NEWS, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibawah kendali Gubernur Anies Baswedan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020.
Opini WTP diserahkan langsung BPK kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, predikat WTP tersebut merupakan keempat kalinya yang diraih secara berturut-turut, sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.
“Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun 2020.
Ini merupakan keempat kalinya yang dapat dipertahankan secara berturut-turut. Sebuah kado awal untuk HUT ke-494 Kota Jakarta,” ujar Anies.
Atas raihan itu, dia mengapresiasi kerja keras dan niat baik ribuan orang di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang kembali memberikan hasil terbaik selama empat tahun berturut-turut untuk dipersembahkan pada warga Jakarta.
“Apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI atas hasil membanggakan ini. Apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh tim dari BPK. Komunikasi, konsultasi, bimbingan dan kerja sama selama ini terjalin secara baik, intensif dan objektif, sehingga membantu kami memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan dengan lurus,” kata Anies.
Mempertahankan WTP tahun ini menurut Anies, semakin menantang, sebab saat ini dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Mengatasi pandemi dengan baik sambil menjaga jalannya pemerintahan tetap lurus dan transparan adalah tantangan besar.
“Perubahan dan rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Sejumlah kebutuhan besar dan bersifat mendadak di luar rencana sebelumnya harus tetap diatasi,” ujarnya.
Dikatakan bahwa, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Kami berikhtiar untuk terus melaksanakan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” kuncinya.
