Kategori baik pada urusan ini meliputi Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan.
Berikutnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanahan, serta Dinas Kebudayaan. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup berada katogeri dibawa.
“Saya sampaikan bahwa parameter ini hanya menyajikan data sebagai cerminan bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke depan. Ini bukanlah akhir, melainkan bahan evaluasi bersama,” papar Ras MD.
Pada urusan pilihan daerah sesuai potensi dan keunggulan wilayah, seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, dan kelautan, Ras MD menyebut tidak ada perangkat daerah yang mencapai kategori sangat baik.
Lanjut dia, yang masuk kategori baik adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, sementara Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian berada pada kategori dibawa.
Untuk urusan pendukung, kategori sangat baik diraih oleh Bagian Perekonomian, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Kategori baik meliputi Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kerja Sama, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat DPRD, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, serta Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
Sementara itu, untuk urusan penunjang dan pengawasan, hasil penilaian menunjukkan kategori baik, termasuk Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta unsur pengawasan lainnya.
Dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah.
“Sebagai kesimpulan, bahwa secara umum kualitas pelayanan publik di Kota Makassar masih berada pada kategori baik, namun memerlukan upaya berkelanjutan agar tidak terjadi penurunan dan agar kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
