SaudagarNews,Soppeng—Kurang lebih dari 80 persen anggaran pemerintah kabupaten merupakan dana yang ditransfer dari Jakarta. Salah satu yang terbesar adalah anggaran untuk menggaji ASN.
Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Soppeng selama ini ternyata sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Terungkap dalam Rancangan Perda APBD T.A. 2023 yang diserahkan Pemda Soppeng kepada DPRD Soppeng, di Ruang Paripurna DPRD Soppeng. selasa 4 Oktober 2022.
Diketahui bahwa total pendapatan daerah yang akan dibelanjakan pada 2023 mendatang diasumsikan sebesar Rp1.187.374.561.255. Dari jumlah itu, Pendapat Asli Daerah (PAD) Soppeng hanya menopang Rp158.205.311.584 atau hanya sekira 14 persen. Sisanya, Rp 996 miliar lebih adalah dana yang didapat dari transfer pusat.
Salah satu Analis ekonomi yang berdomisili di Kota Makassar, Irfan Suhud menyebut tak hanya Soppeng yang nyaris seluruh anggaran keuangannya ditopang penuh pusat.
“yaris semua daerah mengandalkan dana transfer pusat. Itu karena di Sulsel tak ada daerah yang punya pendapatan besar karena potensi sumber daya alam yang terbatas. Hanya memang, jika perimbangannya lebih 80 persen itu tergolong besar,” kata Irfan Suhud.
Untuk itu, ia menyarankan Pemkab Soppeng untuk terus menggenjot pendapatan daerahnya dengan menggali lebih banyak sektor.
“Inovasi diperlukan untuk menggenjot pendapatan daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pajak daerah dan pengelolaan perusahaan daerah yang lebih profesional,” ujarnya.
