SAUDAGAR.NEWS, Sinjai – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sinjai berpeluang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000.
Kabar baik tersebut menyusul dimasukkannya PPPK Paruh Waktu dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan subsidi upah yang saat ini dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai, Erna Nur Ikhsanah, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pengkinian, verifikasi, dan validasi data peserta yang berpotensi memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BSU.
Proses tersebut bertujuan memastikan kesesuaian data peserta dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah sebelum diteruskan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data peserta sebagai calon penerima BSU. Namun, untuk penetapan penerima bantuan sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Erna, Senin (09/11/2026).
Masuknya PPPK Paruh Waktu dalam proses pendataan ini menjadi kabar menggembirakan. Meski demikian, status sebagai calon penerima belum menjamin seseorang otomatis mendapatkan bantuan karena keputusan akhir tetap berada di tangan Kemnaker.
Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, BSU diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026, serta memiliki penghasilan paling banyak Rp3.500.000 atau sesuai upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Selain itu, calon penerima bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan disalurkan.
Adapun BSU 2026 direncanakan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.
Penyalurannya dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), meliputi BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI. Selain itu, penyaluran juga dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai mengimbau para pekerja, termasuk PPPK Paruh Waktu, untuk memastikan data kepesertaan dan identitas diri tetap valid agar proses verifikasi dapat berjalan lancar.
Masyarakat juga diingatkan bahwa proses pendataan dan verifikasi BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan penetapan penerima bantuan.
Kepastian mengenai pekerja yang berhak mendapatkan BSU 2026 sepenuhnya menunggu keputusan Kementerian Ketenagakerjaan.
