Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, ke depan, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat,” katanya.
“Ini relevan dengan kondisi kekinian, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar pembangunan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan tumbuh sejajar dengan kawasan lainnya di Kota Makassar.
Pertemuan ini, sekaligus menandai penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan Unhas dalam mendorong perencanaan pembangunan kepulauan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Munafri memastikan Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan pada tahun 2026.
Program tersebut meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, hingga pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
Appi menjelaskan, penyediaan armada kapal penyeberangan menjadi salah satu prioritas utama untuk menunjang mobilitas masyarakat pulau.
“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat itu kita targetkan jalan tahun ini. Tapi memang prosesnya masih dicarikan konsep,” ujar Munafri.
Selain transportasi laut, Munafri juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur dermaga yang layak. Ia menilai Dermaga Kayu Bangkoa yang selama ini digunakan belum memenuhi standar sebagai dermaga penumpang yang representatif.
Di sektor pendidikan, Appi menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pulau melalui pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school.
Ia mengungkapkan telah berulang kali mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di pulau kepada Kementerian Sosial.
“Kami dorong sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak setiap hari harus melawan ombak untuk sekolah. Persyaratannya memang ketat, seperti kebutuhan lahan tujuh hektar, tapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah pulau,” ucap Munafri.
Menurutnya, keterbatasan jenjang pendidikan di pulau menyebabkan banyak anak hanya bisa bersekolah hingga tingkat tertentu.
Jika di pulau hanya tersedia SD, maka pendidikan anak berhenti di jenjang tersebut. Karena itu, konsep boarding dinilai menjadi solusi efektif.
Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan alternatif lain berupa rumah singgah atau asrama khusus bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mengingat akses SMA di pulau masih sangat terbatas.
“Ini untuk memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat kondisi geografis,” jelasnya.
Munafri menegaskan, seluruh program tersebut tetap harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang matang serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
” Tidak semua yang kita rencanakan hari ini bisa langsung diterapkan. Ada proses penganggaran dan perencanaan yang harus kita lalui,” ujarnya.
Terkait persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di pulau, Munafri menyampaikan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan keberadaan insinerator dengan penerapan standar yang lebih baik.
Insinerator tersebut tidak akan difungsikan semata sebagai alat pembakaran, melainkan diupayakan memenuhi standar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Kita maksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran murni, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya. (*)
