📌 Baca Sekilas
1. Hari Otonomi Daerah 2026, Kota Makassar Raih Penghargaan Pemerintah Kota Terbaik.
2. Pemerintah Kota Makassar peroleh skor 3,6171 berdasarkan Evaluasi EPPD.
3. Kota Makassar berhasil masuk kategori berprestasi tertinggi dengan standar kinerja kompetitif di level nasional.
4. Kota Makassar satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kunci Utama adalah sinergi lintas sektor dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
6. Jaga konsistensi kinerja serta kolaborasi agar terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik.
Saudagar.News, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Posisi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, capaian ini tidak sekadar menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga bukti nyata dari tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026 yang digelar di Plaza Kemendagri, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya, Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini bukan hanya keberhasilan pemerintah kota semata, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” jelas Munafri.
“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.
Piagam penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, atas prestasi penyelenggara Pemerintah daerah dengan skor 3,6171 dan status kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
